Aktual online.co.id – Deli Serdang
Hingga kini publik masih meragukan ketajaman DPRD Deli Serdang terkait perseteruan dengan pihak eksekutif.
Tentu saja, perseteruan kedua pejabat ini apakah murni karena kerjaan atau ada hal hal yang lain.
Dari berbagai informasi yang dikumpulkan aktual online.co.id bahwa ketidak cocokan antar eksekutif dan legislatif bermula adanya penghapusan proyek milik anggota DPRD Deli Serdang yang nota benenya dilakukan bupati.
Merasa di kerdilkan, selanjutnya DPRD yang memiliki hak dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap pemakaian uang rakyat langsung ambil sikap dan melakukan manuver dengan memeriksa berbagai anggaran yang di gunakan pihak eksekutif melalui beberapa dinas yang dianggap ada permainan.
Salah satu dinas yang ditemukan badan anggaran (banggar) DPRD Deli Serdang yaitu ruma sakit Umum Amri Tambunan dimana ada pemakaian dana sebanyak 8,3 milyar yang di peruntungkan pembelian 2 alat yaitu alat sterilisasi dengan realisasi Rp3,34 miliar dan alat laser untuk batu ginjal dengan realisasi Rp5,033 miliar dengan Total realisasi kedua peralatan tersebut mencapai sekitar Rp8,373 miliar.
Adanya temuan tersebut, selanjutnya Banggar Turun Langsung kelapangan berlangsung Selasa (15/9/2026). Tim Banggar dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang sekaligus Koordinator Banggar, H. Hamdani Syahputra, S.Sos., M.H., bersama Wakil Ketua DPRD Kuzu Serasi Tarigan, S.E., serta anggota Banggar Dr. Misnan Al Jawi, S.H., M.H., Drs. H. Abdul Rahman dan H. Dwi Andi Syahputra Lubis.
Tiba di RSUD Amri Tambunan, rombongan hanya diterima jajaran manajemen saja, sedangkan saat itu Direktur RSUD Amri Tambunan dr. Erlinda Yani, MKM, tidak berada di lokasi karena disebut sedang menjalankan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan kemudian menuju RSUP H. Adam Malik.
Tak mau ketipu, Banggar selanjutnya melihat.secara langsung barang yang dibeli tersebut secara detail apakah sesuai dengan spesifikasi dan harga itu.
Usai melihat kedua barang itu, salah satu anggota banggar Hamdani mengakui curiga dengan kedua barang itu apakah sudah sesuai dengan harga yang dibayar atau tidak dan pihaknya berjanji akan menelusurinya.dan meminta BPK akan menghitung dan mengaudit kembali terkait harga kedua barang itu.
Menanggapi sorotan Banggar, Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum RSUD Amri Tambunan, dr. Evy Yanti Hutagalung, memberikan penjelasan mengenai pagu dan realisasi kedua alat tersebut.
Untuk alat sterilisasi, pagunya tercatat Rp3.343.000.000, sementara realisasinya Rp3.340.000.000.
Sedangkan alat laser batu ginjal memiliki pagu Rp5.167.900.000, dengan realisasi Rp5.033.000.000.
“Alat sterilisasi pagu Rp3.343.000.000, realisasi Rp3.340.000.000. Alat laser batu ginjal pagu Rp5.167.900.000, realisasi Rp5.033.000.000,” kata dr. Evy.
Mendengar keterangan dr Evy,Kuzu mengatakan Jangan Sampai Uang Rakyat Tidak Efektif dan menegaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kunjungan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi memastikan uang rakyat dipakai secara benar, efektif dan tidak ada mark-up. Tiga OPD yang kita kunjungi ini menyerap anggaran cukup besar, jadi harus transparan,” kata Kuzu.
Disampaikan Kuzu lagi, menegaskan bahwa DPRD tidak ingin fungsi pengawasan berhenti pada laporan administratif dan Setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan.
Apalagi anggaran tersebut digunakan untuk sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sebelum meninggalkan rumah sakit tersebut politisi Nasdem sempat menyoroti fasilitas parkir sepeda motor yang dinilainya belum memadai karena berada di bawah pepohonan.Ia bahkan mempertanyakan perlunya pungutan parkir bagi masyarakat yang datang ke rumah sakit.
“Kalau saran saya nggak usah bayar lagi yang naik sepeda motor. Orang yang datang ke sini kan banyak yang orang susah, jadi ngapain lagi dikutip parkir,” ujarnya.
Dr. Evy menjelaskan bahwa pengelolaan parkir dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Penerimaan dari pengelolaan tersebut sekitar Rp5 juta per bulan dan disetorkan ke BLUD.
Namun, Kuzu menilai nilai penerimaan tersebut relatif kecil dibandingkan kepentingan memberikan kemudahan kepada masyarakat.” Kalau nggak mau menggratiskan, biar gaji saya saja yang dipotong untuk itu,” katanya.gom
