https://aktualonline.co– Jakarta |||Nahkoda pengawasan dan tata kelola keuangan negara resmi bergulir. Dua Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masa kerja 2026–2031, Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman, resmi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto.
Prosesi sakral yang digelar di Ruang Prof. Dr. Mr. Koesoemah Atmaja, Tower Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Selasa 3 November 2026.
“Kementerian PKP menegaskan komitmen penuh untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi memastikan setiap sen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan manfaat langsung bagi rakyat”, seperti yang dikutip Aktual Online, Rabu (4/11/2026) dari laman www. pkp.go.id.
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 118/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota BPK. Dalam pengucapan sumpahnya yang dipandu Ketua MA Sunarto, Nyoman Adhi yang mengemban posisi Anggota I BPK dan Khaidir Abdurrahman sebagai Anggota IV BPK mengikrarkan sumpah integritas tanpa kompromi.
“Kedua pejabat berjanji menjaga integritas setinggi-tingginya serta menolak segala bentuk pemberian maupun janji dari pihak mana pun terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara,” bunyi poin penting pengucapan sumpah tersebut sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.
Kombinasi Rekam Jejak Pejabat Pertahana dan Eks Legislator
Sosok Nyoman Adhi Suryadnyana bukan orang baru di lingkup lembaga auditor negara tersebut. Ia merupakan pejabat pertahana yang telah mengabdi sebagai Anggota I BPK sejak April 2022 lalu.
Sementara itu, Khaidir Abdurrahman membawa rekam jejak panjang dari sektor korporasi dan legislatif. Sebelum mengemban amanah sebagai Anggota IV BPK, Khaidir menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero) serta pernah menduduki kursi anggota DPR RI di Komisi IX periode 2014–2019.
Pelantikan ini diharapkan makin memperkuat benteng transparansi dan akuntabilitas keuangan di seluruh kementerian/lembaga demi mendorong kemajuan pembangunan nasional.|||Red
