*Penulis merupakan Ketua Umum MAPEL dan Mahasiswa Program Doktor Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan
https://aktualonline.co – Perspektif || Tembok Istana ternyata tidak benar-benar pernah benar-benar kedap. Publik tersentak hebat ketika Eks Kapolri Listyo Sigit dan sederet perwira tinggi kepolisian resmi menyandang status tersangka dengan tuduhan sangat fatal, menyadap kepala negara.
Asumsi dramaturgi politik melihat peristiwa ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebuah pementasan pengkhianatan di episentrum kekuasaan yang sengaja menunggu momen tepat untuk ditontonkan.
Mungkin saja masih banyak yang belum paham atau tidak sadar. Sejak sang Jenderal itu dilantik menjadi Presiden, publik terus disuapi dengan berbagai opini bahwa ia seolah-olah didikte, pemerintah terkesan lamban, dan tidak berani berbuat apa-apa untuk kepentingan rakyat.
Namun, dalam kacamata komunikasi krisis, apa yang dipertontonkan Istana selama ini adalah calculated silence atau sebuah diam yang terukur. Prabowo tidak sedang lumpuh. Ternyata ia sedang membiarkan lawannya menari, sambil diam-diam memetakan labirin musuh.
Kepingan puzzle itu mulai tersusun membentuk gambar yang mengerikan. Perhatikan rentetan peristiwa belakangan ini. Gelombang demonstrasi yang datang silih berganti, merongrong jalanan, dan menyudutkan kebijakan pemerintah.
Memang, agak sulit untuk tidak mencurigai bahwa demonstrasi-demonstrasi tersebut merupakan rekayasa massa tingkat tinggi dari sebuah skenario gelap.
Tapi, Pincer movement strategy atau strategi capit kepiting dapat digunakan untuk melihat aksi massa dan spionase itu sebagai suatu skenario pengondisian krisis yang dirancang secara sistematis untuk melumpuhkan kekuasaan eksekutif dari dua arah sekaligus.
Rentetan demonstrasi dibingkai bukan sebagai gerakan organik, melainkan ketidakpuasan yang direkayasa. Fungsinya adalah menciptakan kegaduhan publik yang konstan.
Secara komunikasi massa, tujuannya adalah membangun spiral sinisme di tengah masyarakat. Jadi, kesannya pemerintahan berantakan, tidak kompeten, dan ditolak oleh rakyat. Ini adalah serangan di etalase depan untuk menggerus legitimasi moral Presiden.
Sementara penyadapan adalah pencurian isi kepala di ruang tertutup. Melalui cara ini, para dalang memegang supremasi informasi. Mereka mengetahui secara real-time apa yang dipikirkan Presiden, siapa menteri yang sedang bimbang, paling krusial, dan apa strategi balasan yang sedang disiapkan Istana untuk meredam krisis.
Akibat perkawinan antara operasi jalanan dan spionase ini, Presiden dibuat tampak selalu selangkah lebih lambat. Istana dipaksa mengambil kebijakan reaktif yang selalu berhasil dipatahkan, sementara publik melihat pemerintah gagal mengendalikan keadaan.
Narasi inilah yang mengunci premis logis bahwa penyadapan dan demonstrasi bukanlah dua insiden yang kebetulan bersamaan, melainkan dua sayap dari satu konspirasi besar untuk meruntuhkan kekuasaan.
Jika kembali pada kasus awal, tentu saja aksi menyadap ruang privat kepresidenan adalah blunder paling konyol. Pertanyaannya, mungkinkah seorang perwira tinggi sekelas mantan Kapolri melakukan bunuh diri politik dengan menyadap Presiden murni atas inisiatifnya sendiri.
Logika dasar kekuasaan dengan tegas menolaknya. Sebuah analogi sederhana, di atas papan catur, bidak tidak pernah bergerak tanpa instruksi pemain. Di balik bayang-bayang wayang, selalu ada tangan dalang yang mengendalikan.
Operasi intelijen seberbahaya ini niscaya memiliki arsitek utama dan bohir politik yang memberikan garansi kekuasaan mutlak.
Di titik inilah calculated silence sang Presiden berakhir. Penetapan tersangka para ‘Jenderal Penyadap’ adalah wujud serangan balik yang paripurna. Prabowo akhirnya menggebrak meja, membalikkan bingkai narasi dari pemimpin yang tersandera menjadi algojo yang memegang kendali penuh atas papan catur politik.
Namun, jangan terburu-buru mengira badai ini telah usai. Bidak yang baru saja jatuh hanyalah permulaan, sekadar puncak dari gunung es konspirasi.
Di laci sang Presiden, sebuah dafta hitam berisi nama-nama para ‘penggembos pemerintahan’. Mulai sang dalang utama, para penyokong dana demonstrasi, hingga penadah informasi intelijen tersebut diyakini masih tersimpan rapat.|| M. Yusuf Hanafi Sinaga
Editor: Prasetiyo
*Anda juga dapat mengirimkan artikel opini ke rubrik Perspektif dengan menyertakan identitas berupa KTP (disertakan identitas pendukung berupa KTA organisasi jika berpendapat membawa nama organisasi) ke email redaksi: [email protected].
Catatan: Tulisan yang diterbitkan merupakan karya orisinil, belum naik di media lain. Redaksi juga berhak mengedit artikel yang masuk dengan tidak menghilangkan makna tulisan
