https://aktualonline.co – Serang|||Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan tata kelola anggaran di tingkat daerah guna menutup rapat celah praktik korupsi. Kepala daerah, terutama yang baru menjabat, diwanti-wanti untuk tidak sekadar menggantungkan pencegahan pada sosialisasi, melainkan wajib memperkuat pengawasan sejak fase perencanaan anggaran hingga tindak lanjut temuan.
Pesan menohok tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis 29 Oktober 2026.
Wiyagus meminta para kepala daerah bergerak cepat memahami regulasi serta aktif menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan, baik dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dari mulai perencanaan sampai dengan tindak lanjut terkait temuan dari KPK, ini tolong dimanfaatkan betul. Jangan tunggu persoalan berkembang lebih jauh,” ujar Wiyagus di hadapan jajaran jajaran kepala daerah dan pejabat Pemprov Banten, seperti yang dikutip Aktual Online, Jumat (30/10/2026) yang dikutip laman www.kemendagri.go.id.
Naikkan Kelas APIP, Deteksi Penyimpangan Sejak Fase Perencanaan
Mantan kapolda tersebut menekankan bahwa skema pencegahan korupsi di daerah harus melompat dari sekadar edukasi menuju pengawasan substantif yang mendalam. Pengawasan harus menyasar kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran agar potensi penyimpangan bisa dikoreksi sejak dini.
Guna mengesekusi hal itu, Wiyagus menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menjadikan APIP sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap birokrasi. APIP harus dilibatkan penuh sejak penyusunan anggaran hingga pelaksanaan program di lapangan.
“Kepala daerah perlu menyusun rencana aksi berdasarkan hasil pemeriksaan, menetapkan langkah perbaikan yang terukur, serta melakukan pemantauan secara berkala,” tegasnya.
Integritas Harga Mati, Pemimpin Wajib Berani Buka Diri
Di sisi lain, Wiyagus menggarisbawahi bahwa sehebat apa pun sistem pengawasan yang dibangun, integritas kepala daerah tetap menjadi benteng utama. Pemimpin yang berintegritas bakal terus mengasah kapasitas diri dalam mengelola keuangan negara dan menjaga hubungan profesional dengan aparat penegak hukum (APH).
Ia juga menuntut para kepala daerah untuk memberikan keteladanan nyata, terbuka terhadap proses pengawasan publik, serta tegas mengendalikan benturan kepentingan (conflict of interest) di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
“Kalau kita sudah punya integritas, sebenarnya semuanya selesai. Pemimpin bukan hanya harus memberikan keteladanan, tetapi berani membuka proses, menerima pengawasan, dan mengendalikan conflict of interest,” tandas Wiyagus.|||Red
