https://aktualonline.co – Jakarta || Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi guna menjaga kestabilan daya beli masyarakat. Ketegasan ini menyusul rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2026 yang mencatatkan kenaikan inflasi year on year (YoY) sebesar 3,28 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 3,19 persen. Langkah taktis intervensi pasar mendesak dilakukan agar pergerakan harga tidak terus merangkak naik melebihi ambang batas aman nasional.
Instruksi dan penekanan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026). Penandatanganan SEB memuat regulasi teknis mengenai Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian guna memperkuat sinergi kementerian dan daerah dalam menjamin rantai pasok pangan. Pada forum yang sama, Mendagri turut membeberkan perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu II Oktober 2026 sebagai proxy pemantauan inflasi secara real-time.
“Kita perhatikan betul angka ini jangan sampai ke angka di atas 3,5 persen ini target pemerintah. Karena kalau di atas 3,5 persen, desil-1, desil-2, 20 persen masyarakat terbawah itu terasa,” tegas Mendagri Muhammad Tito Karnavian, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (13/10/2026) dari laman www.kemendagri.go.id.
Berdasarkan laporan BPS, inflasi month-to-month mengalami lonjakan ke angka 0,30 persen dari sebelumnya 0,21 persen. Pendorong utama kenaikan bulanan tersebut berasal dari komponen kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, untuk inflasi tahunan (YoY), sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar akibat gejolak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terpengaruh dinamika geopolitik global.
“Tapi sektor yang paling critical yang harus kita jaga betul adalah makanan minuman, karena berhubungan langsung dengan rakyat yang kelas bawah,” tegas Mendagri Muhammad Tito Karnavian, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (13/10/2026) dari laman www.kemendagri.go.id.
Sejumlah daerah mencatatkan laju inflasi yang tergolong tinggi sehingga membutuhkan intervensi mendesak. Pada tingkat provinsi, perhatian tertuju ke Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Di tingkat kabupaten mencakup Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Nabire, serta Kapuas. Sedangkan untuk wilayah kota meliputi Manado, Kotamobagu, Ternate, Sorong, dan Banjarmasin.
“Jadi untuk kita semua, daerah terutama, untuk yang tinggi-tinggi, segera untuk koordinasi dengan Badan Pangan, kemudian dengan Bulog, dengan para pengusaha sektor makanan apa yang perlu distabilisasikan supaya angka nasional jangan sampai kita menembus 3,5,” tegas Mendagri Muhammad Tito Karnavian, seperti yang dikutip Aktual Online, Selasa (13/10/2026) dari laman www.kemendagri.go.id. || Red
