Today

Minggu, 22 November 2026

Kriteria Wapres Ideal, Yusril: Jangan Hanya Modal Popularitas

Aishila

14

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pidato dalam Dialog Kebangsaan Kaukus Alumni UI bertema "Kriteria Wakil Presiden Ideal Periode 2026–2029" di Ruang Apung UI, Depok, Sabtu (21/11/2026) kemarin. (Foto: Ist/ Aktual Online)
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pidato dalam Dialog Kebangsaan Kaukus Alumni UI bertema "Kriteria Wakil Presiden Ideal Periode 2026–2029" di Ruang Apung UI, Depok, Sabtu (21/11/2026) kemarin. (Foto: Ist/ Aktual Online)

https://aktualonline.co – Depok ||  Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik demokrasi di Indonesia agar pemilihan pemimpin nasional tidak bertumpu pada aspek popularitas semata. Menurut Yusril, penentuan pemimpin nasional wajib kembali selaras dengan prinsip permusyawaratan dan perwakilan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Penegasan tersebut disampaikan Yusril saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam Dialog Kebangsaan bersama Kaukus Alumni Universitas Indonesia (UI) bertema “Kriteria Wakil Presiden Ideal Periode 2026–2029” di Ruang Apung UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (21/11/2026). Forum tersebut turut menghadirkan dua dosen Fakultas Hukum UI, Novrizal dan Titi Anggraini, sebagai panelis, serta perwakilan Kaukus Alumni UI Chudry Sitompul.

“Demokrasi Indonesia perlu terus dievaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip permusyawaratan dan perwakilan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi tidak semestinya hanya bertumpu pada popularitas seseorang, tetapi juga harus mempertimbangkan kapasitas, integritas, rekam jejak, serta pemahamannya terhadap persoalan bangsa,” tegas Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Minggu (22/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.

Selain menyoroti kriteria kepemimpinan nasional, Yusril mengkritik tajam tata kelola sumber daya alam yang dinilai belum berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Ia menyinggung maraknya praktik obral izin tambang kepada pihak tak berkompeten yang kemudian dialihkan ke investor, pengemplangan pajak, hingga pelarian keuntungan ke luar negeri seperti yang terjadi pada pertambangan timah di tanah kelahirannya, Belitung, selama ratusan tahun.

Menurut Yusril, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki arah yang jelas untuk membenahi penguasaan lahan serta pertambangan bermasalah sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Di sektor penegakan hukum, ia turut mengutip instruksi tegas Presiden agar dugaan kasus penyadapan dan kaitannya dengan tindak pidana makar diusut secara terbuka berdasarkan fakta dan alat bukti.

READ  Mantan Dansat Brimob Polda Sumut Sabet Sejumlah Gelar di Kejuaraan Menembak Panglima TNI Cup 2026

“Presiden sudah mengatakan, buka saja semuanya, jangan ada yang ditutupi, agar ketahuan siapa aktor intelektualnya,” tegas Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, seperti yang dikutip Aktual Online, Minggu (22/11/2026) dari laman kumham-imipas.go.id.

Menutup pidatonya, Yusril mengingatkan pentingnya kepastian hukum dan konsistensi kebijakan agar Indonesia lepas dari ketergantungan mengekspor bahan mentah. Ia mengakui perannya saat ini berfokus membantu Presiden Prabowo dalam pembenahan norma dan regulasi, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi agar penegakan hukum nasional berjalan efektif. || Red

Related Post