Today

Minggu, 22 November 2026

Polri Rombak Aturan Etik: Sidang Bisa Daring hingga Hakim Boleh Lebih Junior

Aishila

22

(Ilustrasi sidang Komisi Kode Etik Polri: Tim Produksi/ Aktual Online)
(Ilustrasi sidang Komisi Kode Etik Polri: Tim Produksi/ Aktual Online)

https://aktualonline.co – Jakarta || Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merombak ketentuan penegakan disiplin internal melalui penerbitan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Lewat beleid baru ini, terduga pelanggar etik kini dimungkinkan mengikuti persidangan secara elektronik atau daring.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, penyesuaian aturan tersebut bertujuan memperkuat pelaksanaan kode etik profesi sekaligus menyelaraskan mekanisme kerja KKEP dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri. Dengan adanya perubahan ini, mekanisme penegakan kode etik memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan,” tegas Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, seperti yang dikutip Aktual Online, Minggu (22/11/2026) dari laman portal.humas.polri.go.id.

Salah satu poin krusial dalam perubahan tersebut termuat pada Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar. Dalam aturan terbaru, terduga pelanggar wajib menghadiri sidang KKEP secara langsung atau melalui media elektronik sepanjang mendapatkan persetujuan dari Ketua KKEP.

Selain mekanisme persidangan daring, Polri turut mengubah ketentuan keanggotaan majelis etik pada Pasal 42 ayat (3). Anggota KKEP yang bertugas menyidangkan perkara kini dipersyaratkan memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat dibawah pangkat terduga pelanggar.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tersebut telah resmi diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799. Regulasi yang langsung berlaku efektif sejak tanggal pengundangan ini dapat diakses publik melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri. || Red

READ  Polisi Dipastikan Akan Berada di Bawah Menko Polkam Bukan Kemendagri (?)

Related Post