‎Panik Tutupi Peta Ukur HGU PTPN I Kedaluwarsa, Kepala BPN Deli Serdang Pilih Blokir Kontak Wartawan

‎https://aktualonline.co – Deli Serdang || Alih-alih memberikan klarifikasi transparan demi menegakkan keterbukaan informasi publik, langkah tidak terpuji justru ditunjukkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang Mahyu Danil.
‎
‎Di tengah sorotan tajam terkait polemik Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, pejabat tinggi instansi pertanahan itu malah memilih cara aman yang dinilai pengecut, yakni memblokir nomor kontak wartawan.
‎
‎Kasus ini bermula ketika wartawan Aktual Online berupaya melakukan fungsi kontrol sosial dengan mengonfirmasi keabsahan data yuridis dan fisik lahan. Peta ukur yang digunakan dalam HGU PTPN I disinyalir kuat sudah tidak relevan, kedaluarsa, dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
‎
‎Menurut Ketua Cahaya Kemenangan Prabowo (Cakep) Sumut Jauli Manalu, tindakan Kepala BPN Deli Serdang itu dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis yang dilindungi undang-undang sekaligus upaya sistematis untuk membungkam kebenaran.
‎
‎Jauli Manalu curiga, sembunyinya Kepala BPN Deli Serdang Mahyu Danil diindikasi karena keterlibatan banyak pejabat lain dalam kasus penerbitan HGU dengan peta ukur usang.
‎
‎Makanya, ia mendesak agar KPK memberi perlindungan terhadap Kepala BPN Deli Serdang Mahyu Danil, supaya bisa lebih leluasa membeberkan fakta konflik lahan, khususnya yang masyarakat yang diklaim sepihak PTPN I Regional I guna membangun perumahan elite CitraLand.
‎
‎”Ini pelecehan terhadap jurnalis. Tapi, di sisi lain, saya juga menilai ada sesuatu di balik kasus ini, seperti ada ketakutan. Tolong KPK bantu Mahyu Danil, beri perlindungan agar dia membeberkan masalah ini dengan gamblang,” tegasnya.
‎
‎Diketahui, praktik penggunaan peta ukur kedaluwarsa dalam pengelolaan HGU perkebunan besar selama ini kerap menjadi celah subur bagi lahirnya mafia tanah dan konflik agraria berkepanjangan dengan masyarakat sekitar.|| Prasetiyo